PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DAN WANPRESTASI MENURUT KETENTUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang Permasalahan

Koperasi merupakan suatu lembaga atas badan hukum yang bergerak di bidang ekonomi yang bertujuan untuk meningkan taraf hidup dan kesejahteraan para anggota pada khususnya serta masyarakat luas pada umumnya.

Dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang koperasi, menyebutkan bahwa “koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum yang melandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan.

Selanjutnya dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa : “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur belandaskan Pancasiladan Undang-undang 1945”. Penekanan pada kalimat “memajukan kesejahteraan anggota” pada pasal 3 di atas, mencerminkan bahwa koperasi dan keberadaan berusaha seoptimal mungkin memudahkan para anggota untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk itu anggota-anggota koperasi lazimnya terdiri dari sekelompok orang tertentu, baik yang berprofesi sama ataupun dalam daerah yang sama.

BAB II

PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DAN WANPRESTASI

MENURUT KETENTUAN

PERATURAN UNDANG-UNDANG

A.    Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam

Pengertian perjanjian secara diatur dalam title II Buku ke tiga KUHP perdata, Sedangkan perjanjian secara khusus diatur dalam title XVIII buku ketiga. Menurut pasal 1313 KUH Perdata “Perjanjian adalah suatu perbuatan, dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Mengenai isi Pasal 1313 KUH perdata tersebut R Subekti menyebutkan “Suatu perjanjian adalah peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.[1]

Dari pengertian tersebut di atas dapat dipahami bahwa perjanjian yang dilakukan itu menimbulkan hubungan hukum yang mengikat antara para pihak yang membuatnya. Pada prinsipnya setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi kewajibannya secara timbal balik yaitu pihak yang pertama berkewajiban memberikan hak terhadap prestasi tersebut. Terhadap hal ini Ahmad Ichsan memberika ulasannya sebagai berikut: “perjanjian adalah suatu hubungan atas dasar hukum kekayaan (vermogenis rechtelijke bertrokhing) antara dua pihak atau lebih atau lebih dalam mana pihak yang satu berkewajiban memberikan suatu prestasi atas mana pihak yang lainnya mempunyai hak terhadap prestasi tersebut”.[2]

Dari pengertian tersebut M. Yahya Harapkan berpendapat sebagai berikut: “ Suatu hubungan harta kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”.[3]

Dari beberapa pengertian perjanjian yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa untuk lahirnya suatu perjanjian haruslah tercapainya kata sepakatnya hubungan hukum antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut dan masing-masing pihak terikat satu sama lainnya. Terhadap hal ini, R. Subkti mengataka bahwa:

Dengan sepakat atau yang dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak juga dikehendaki oleh pihak lain mereka mekehendaki sesuatu yang sama secar timbal balik, sepenjuan menginginkan sejumlah uang sedangkan sipembeli menginginkan sesuatu barang dari sipenjual.[4]

Dengan kata sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian, maka kedua pihak mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri bentuk perjanjian. Hal ini sesuai dengan sistem terbuka yang dianut dalam KUH Perdata. Dalam buku ketiga para pihak dapat menyngkirkan pasal-pasal hukum perjanjian jika mereka menghendakinya.

Umumnya suatu perjanjian dibuat dalam bentuk tulisan sehingga dapat diketahui dengan jelas apa yang mereka sepakati. Disamping itu juga bergguna untuk pembuktian jika suatu saat terjadi perselisihan antara mereka yang membuat perjanjian.

Dalam makalah ini dibahas perjanjian yang dilakukan antara koperasi sebagai pemberi pinjaman dengan anggota koperasinya sebagai penerima pinjaman dengan anggota koperasinya sebagai penerima pinjaman yang lahir setelah adanya persetujuan antara koperasi dengan para anggotanya. Persetujuan itu terjadi karena peminjam membutuhkan sejumlah uang untuk memenuhi berbagai keperluan hidupnya.

 Mengenai perjanjian pinjam-meminjam pengaturannya terdapat dalam buku ke III bab XIII KUHPerdata. Pasal 1754 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pohak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. Ketentuan Pasal 1754 KUHPerdata tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan member kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati.

Dari pengertian tersebut diatas kiranya dapat dilihat beberapa unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian pinjam meminjam diantaranya :

1.      Adanya para pihak

Pihak pertama memberikan prestasi kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang dengan syarat bahwa pihak kedua ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula

2.      Adanya persetujuan

Dimana pihak pertama dan kedua membuat perjanjian bersama yang menyangkut dengan waktu, kewajiban dan hak-hak masing-masing yang dituangkan dalam bentuk perjanjian

3.      Adanya sejumlah barang tertentu

Barang tersebut dipercayakan dari pihak pertama kepada  pihak kedua

4.      Adanya pengembalian Pinjaman

Bahwa pihak kedua akan mnyerahkan sejumlah tertentu barang-barang kepada pihak yang pertama.

Perjanjian pinjam meminjam tersebut dapat juga dikatakan perjanjian pinjam penganti karena objek pinjaman itu hanya/terdiri dari benda yang habis dalam pemakaian, tetapi dapat pula berupa uang sedangkan pinjaman habis dalam pemakaian terdiri dari benda yang tidak habis dalam pemakaian pinjam meminjam uang merupakan perjanjian kesensuai dan riil.

Dalam hal ini Mariam Darus badrulzaman berpendapat bahwa :

Apabila dua pihak telah mufakat mengenai semua unsur dalam perjanjian pinjam meminjam uang maka tidak beranti bahwa perjanjian tentang pinjam uang itu telah terjadi. Yang hanya baru terjadi adalah perjanjian untuk mengadakan perjanjian pinjam uang. Apabila uang yang diserahkan kepada pihak peminjam, lahirlah perjanjian pinjam meminjam uang dalam pengertian undang-undang menurut bab XIII buku ketiga KUHPerdata.[5]

Selanjutnya R. Subekti memberikan pendapat :

Pada perjanjian ini barang atau uang yang dipinjamkan itu menjadi milik orang yang menerima pinjaman, penerima pinjam dapat membawa atau mempergunakan barang atau uang tersebut menurut kemauannya, karena sejak uang itu diserahkan kepada kepada peminjam, maka saat itu pula putuslah hubungan hak milik dengan pemiliknya. Karena sipeminjam diberi kekuasaan untuk menghabiskan barang atau uang pinjaman, maka suadah setepatnya ia dijadikan pemilik dari uang itu. Sebagai pemilik ia juga memikul segala barang tersebut dalam hal pinjaman uang dan kemerosotan nilai uang.[6]

Pasal 3 Undang-undang meminjam Uang Tahun 1938. S.1938 No. 523 juga merumuskan pengertian perjanjian perjanjian pinjam meminjam uang :

Yang dimaksud dengan undang-undang ini dengan meminjam uang adalah setiap perjanjian dengan mana dan bentuk apapub juga, dimaksudkan untuk menyediakan aung dan menyerahkan secara langsung atau tidak langsung kedalam kekuasaan peminjam, dengan kewajiban peminjam untuk melunaskan hutangnya sesudah suatu jangka waktu tertentu sekaligus ataupun secara mencicil, yaitu dengan membayar uang yang sama besarnya atau yang lebih besar ataupun dengan menyerahkan benda atau beberapa benda.

Titik tolak ketentuan perjanjian tersebut adalah mengenai pengertian perjanjian pinjam meminjam uang yang meliputi unsure-unsur prestasi, imbalan prestasi, suatu jangka waktu tetentu dan bunga yang masing-masing diatur dengan undang-undang itu.

Sebagaimana halnya perjanjian pada umumnya perjanjian pinjam meminjam yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang. Hal ini sesuai dengan pendapat Abdul Kadir Muhammad yang mengatakan bahwa “Perjanjian yang sah adalah perjanjiann yang syarat-syaratnya telah ditentukan dalam undang-undang sehingga dapat diakui oleh hukum (Legally Conchide)”[7]

Perjanjian pinjam meminjam baru dapat dikatakan sah dan meningkat serta mempunyai kekuatan hukum, apabila telah memenuhi unsur sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 1320 KUHPertada. Dalam perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh koperasi terdapat salah satu pihak yaitu koperasi sebagai pemberi pinjaman dan pihak lain yaitu peminjam yaitu penerima pinjaman. Pada saat koperasi memberikan sejumlah pinjaman kepada peminjam maka saat itu pula terjadinya suatu perjanjian pinjam meminjam uang atau suatu transaksi antara koperasi dengan pihak peminjam.

Dalam memberikan pinjaman kepada peminjam, koperasi menetapkan sejumlah bunga yang harus ditanggung oleh peminjam. Bungan pinjaman tersebut telah ditetapkan secara tertulis oleh koperasi dalam suatu surat perjanjian pinjam meminjam uang.

Mengenai pinjaman uang dengan bunga Pasal 1765 KUHPerdata menyebutkan bahwa “diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau lain barang yang telah menghabiskan karena pemakaian”. Selanjutnya Pasal 1766 KUHPerdata menegaskan bahwa :

Siapa yang telah menerima pinjaman dan membayar bunga yang telah tidak diperjanjikan tidak dapat menuntutnya kembali maupun menguranginya dari jumlah pokok, kecuali apabila bunga yang dibayar itu melebihi bunga menurut undang-undang,dalam hal mana uang yang telah dibayar dikurangkan dari jumlah pokok.

Pembayaran bunga telah sudah dibayar tidak diwajibkan seberutang untuk membayarnya seterusnya, tetapi bunga yang telah diperjanjikan harus dibayar sampai ada pengembalian atau penetipan uang pokoknya, biarpun pengembalian atau penitipan ini telah dilakukan setelah atau lewatnya waku hutangnya dapat ditagih.

B.     Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam

Suatu perikatan yang lahir oleh karena suatu perjanjian mempunyai dua sudut yaitu sudut kewajiban dan hak-hak yang timbul. Lazimnya suatu perjanjian adalah timbale balik, suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikannya dari hak-hak yang diperolehnya dan sebaliknya suatu pihak yang memikul kewajiban-kewajiban juga memperoleh hak-hak yang dianggap sebagai kebalikannya kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya itu.

Suatu perjanjian pinjam meminjam akan melibatkan dua pihak yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjama atau dengan istilah lain disebut debitur dan kreditur. Oleh karena itu dalam hubungan dengan pembahasan tentang hak dan kewajiban ini akan ditinjau dari dua sudut para pihak tersebut. Apa yang merupakan kewajiban pemberi pinjaman sekaligus akan merupakan hak dari penerima pinjaman, demikian pula sebaliknya apa yang merupakan hak pemberi pinjaman sekaligus akan merupakan kewajiban dari penerima pinjaman. Persyaratan dari hak dan kewajiban itu biasanya telah tercantum alam suatu blangko yang dipersiapkan oleh pemberi pinjaman.

Pada dasarnya dalam suatu perjanjian pinjam meminjam akan tersangkut dua pihak secara langsung, yaitu :

a.       Pemeberi pinjaman (Kreditur)

b.      Penerima pinjaman (Debitur)[8]

Pihak penerima pinjaman dapat merupakan anggota koperasi baik perseorang atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan atau usahanya untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian pinjam meminjam, maka diuraikan secara garis besar hak dan kewajiban harus dilakukan oleh para pihak tersebut, adapun kewajiban dari pihak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.      Kewajiban pemberi Pinjaman (kreditur)

Perjanjian pinjam meminjam merupakan perjanjian timbale balik, maka kewajiban dari kreditur merupakan hak dari debitur, kewajiban utama dalam perjanjian pinjam meminjam adalah menyerahlan sejumlah uang sebesar nilai nominal yang telah disepakati oleh piminjam tersebut. Menurut ketentuan bahwa pemberi pinjaman hanya mempunyai satu kewajiban pokok yaitu menyerahkan uang pinjaman tersebut pada tempat yang telah diperjanjikan.

2.      Kewajiban penerima pinjaman (debitur)

Menurut Pasal 1793 KUHPerdata, penerima pinjaman berkewajiban untuk mengembalikan apa yang dipinjamkan dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang telah ditentukan, jika barang yang telah maksud Pasal tersebut diartikan dengan uang maka penerima pinjaman akan memikul suatu kewajiban utama untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamkan tepat pada waktunya, selain kewajiban itu dalam suatu perjanjian pinjam meminjam uang dibebankan kewajiban tambahan yaitu membayar bunga yang telah ditetapkan.

3.      Hak pemberi pinjama (kreditur)

Adapun hak pemberi pinjaman adalah sebagai berikut :

1.      Menerima kembali uang yang telah dipinjam setelah sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian

2.      Pemberi bunga atas pinjaman yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah dicantumkan dalam perjanjian

3.       

4.      Hak Penerima Pinjaman (debitur)

Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa debitur mempunyai hak yaitu :

1.      Menerima uang pinjaman sebesar jumlah yang dicantumkan dalam perjanjian

2.      Dalam hall memang membutuhkan berhak menerima bimbingan dan pengarahan dari kreditur sehubungan dengan kegiatan pengaktifan usaha serta mendapatkan pembinaan yang optimal dari pihak kreditur

C.    Tata Cara dan Syarat-syarat Pemberian Pinjam Meminjam Uang pada Anggota Koperasi

Untuk mengetahui tata cara dan syarat-syarat pemberi pinjaman uang bagi anggota koperasi, maka dalam dikemukakan terlebih dahulu mengenai syarat-syarat suatu perjanjian pinjam meminjam :

Syarat sah perjanjian diatur dalam buku ketiga KUHPerdata. Pasal 1338 menyebutkan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Untuk sahnya perjanjian itu harus memenuhi syarat –syarat yang ditentukan dalam Pasal 1330 KUHPerdata yaitu :

1.      Sepakat mereka untuk mengikat dirinya

Kesepakatan itu dimaksudkan bahwa kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal poko apa yang dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki pihak yang lain, mereka mengkehendaki sesuatu secara timbal balik.[9]

Kesepakatan merupakan hal yang sangat penting karena terikatnya suatu perjanjian setelah tercapainya kata sepakat. Dalam suatu perjanjian diharuskan pertemuan kemauan yang dikehendaki oleh para pihak terhadap hal-hal yang pokok dari perjanjian itu. Sejak tercapainya kata sepakat tentang suatu hal yang diperjanjikan, maka sejak itu pula lahir hubungan hukum antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut dan masing-masing pihak terikat satu sama lainnya, sehingga menimbulkan hak kewajiban bagi mereka.

Didalam Pasal 1321 KUHPerdata ditentukan bahwa tiada sepakat yang sah ataupin sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolej dengan paksaan ataupunn penipuan. Sepakat yang dimaksudkan adalah persetujuan kehendak yang terjadi antara para pihak, tampa adanya unsur paksaan, penipuan dan kekhilafan.

Pasal 1449 KUHPerdata menentukan bahwa : “Perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya,”pembatalan ini dapat dimintakan melalui hukum pembatalan, dalam tenggang waktu lima tahun, dalam hal ini ada paksaan dihitung sejak hari paksaan itu berhenti, sementara ada kekhilafan dan penipuan dihitung sejak hari diketahui kekhilafan dan penipuan itu.

2.      Kecakapan para pihak untuk membuat perikatan

Pasal 1329 KUHPerdata menerangkan bahwa : “Setiap orang yang cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap”.semua perjanjian yang dibuat o;eh orang yang cakap maka perjanjian tersebut akan melahirkan tanggung jawab yang besar. Orang-orang yang tidak cakap tersebut, tidak mengerti akan hak tanggung jawab yang besar dikemudian hari akibat dari perjanjian yang dibuat itu. Pasal 1330 KUHPerdata menentukan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah sebagai berikut :

a.       Orang yang belum dewasa

b.      Mereka yang berada dibawah pengampuan

c.       Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan tertentu.

Mengenai kecakapan orang perempuan bersuami, lebih lanjut dapat diihat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 4 Agustus 1963, kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia yang menyatakan bahwa Pasal 108 dan 110 KUHperdata tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap didepan pengadilan tampa izin atau bantuan suaminya, sudah tidak berlaku lagi.

3.      Suatu hal tertentu

Dalam perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan itu harus ditentukan objeknya yang jelas. Dalam hal ini sesuai dengan Pasal 1333 KUHPerdata yang menyatakan : “suatu persetujuan harus memenuhi pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”. Suatu hal tertentu merupakan pokok dari perjanjian, yaitu prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian. Presatasi itu harus tertentu atau sekurang-kurang dapat ditentukan apa yang diperjanjikan harus cukup jelas.

Mengenai suatu hal tertentu ini M.Yahya Harahap mengemukakan bahwa “Agar Perjanjian tertentu mempunyai kekuatana hukum yang sah, bernilai dan mempunyai kekuatan mengikat, prestasi yang menjadi onjek perjanjian harus tertentu sekurang-kurangnya objek yang diperjanjikan harus ditentukan jenisnya”. Dari penjelas diatas dapat diketahui bahwa untuk sahnya suatu perjanjian paling tidak haruslah ditentukan objek yang diperjanjikan oleh para pihak. Jika objeknya tidak ditentukan terlebih dahulu maka perjanjian itu dianggab tidak mengikat sehingga dengan demikian tidak mempunyai kekuatan hukum.

4.      Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal atau diperbolehkan udang-undang yang dimaksud disini adalah para pihak dalam membuat perjanjian harus dimaksud oleh sebab yang diperoleh sehingga isi dan tujuan dari perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Mengenai hal ini Abdul Kadir Muhammad menyebutkan bahwa : “Yang dimaksud dengan sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdata itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri yang menyebabkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak”.

Dalam perjanjian para pihak mempunyai kebebasan untuk menentukan apa saja yang mereka kehendaki, asal perjanjian yang mereka lakukan diperbolehkan oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Larangan tersebut diatas ditentukan dalam Pasal KUHPerdata yang menegaskan bahwa :”Persetujuan tampa sebab atau yang telah diperbuat karena suatu sebab yang palsu atau yang terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Dengan demikian, jelaslah bahwa perjanjian harus berlandaskan pada sebab yang halal atau sebab yang dibolehkan undang-undang serta isi dan tujuannya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata dapat dikatakan bahwa apabila satu syarat subjektif yaitu syarat berupa se[akat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan bertindak dalam membuat perjanjian tidak dipenuhi, maka perjanjian pinjam meminjam itu dapat dibatalkan. jika syarat objektif yaitu hal tertentu dan suatu sebab yang halal atau diperbolehkan undang-undang tidak dipenuhi, maka perjanjian pinjam meminjam itu tidak ada dan dengan sendirinya perikatan tersebut dianggap tidak pernah ada.

Pasal 1320 KUHPerdata berlaku juga terhadap perjanjian pinjam meminjam uang, tetapi ada syarat khusus lainnya yang harus dipenuhi yaitu bunga, biaya provisi/adminitrasi, jangka waktu pembayaran dan jaminannya.

Tujuan pemberian bunga adalah sebagai penanmbahan modal dalam rangka untuk mengembangkan dan memperluas kegiatan usaha. Sedangkan tujuan pemberian jaminan adalah untuk melindungi kreditur agar uang yang dipinjamkan dapat diterima beserta bunganya pada waktu yang ditentukan didalam perjanjian pinjam meminjam uang tersebut. Setiap kredit yang diberikan mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan jenis pinjaman yang diberikann.

D.    Pengertian Dan Pengaturan Wanprestasi

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang mempunyai arti sebagai prestasi yang uruk atau cedera janji. Dalam suatu perjanjian apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi atau melaksanakan secara sempurna apa yang diperjanjikannya, maka yang melanggar perjanjian tersebut dinyatakan telah melakukan wanpresrasi. Akan tetapi apabila tidak dipenuhi secara sempurna prestasi tersebut oleh salah satu bukan semata-mata disebabkan karena kesalahannya, misalanya karena terjadi force majeere (Overmacht), maka tidak dapat dikatakan wanprestasi.

Menurut pasal 1234 KUHPerdata prestasi adalah memberikan, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Pada umumnya apabila salah satu pihak dalam suatu perjanjian apabila tidak memenuhi prestasinya maka dapatlah dikatakan pihak tersebut telah melakukan wanprestasi.

Menurut pasal 1238 KUHPerdata :”Seberuntang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri lalai jika ini menetapkan bahwa seberuntung akan harus dianggap lalai dengan lewatnya yang ditentukan. Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata, salah satu pihak dapat dikatakan melakukan wanprestasi apabila telah adanya teguran atau tuntunan dari pihak yang berhak atas prestasi tersebut.

Sehubungan dengan hal yang telah ditentukan dalam pasal 1238 KUHPerdata Wiryono Prodjodikoro menegaskan bahwa :

Pihak kewajiban mulai berada dalam keadaan wanprestasi dengan dua jalan yaitu : pertama dengan menerima perintah atau surat yang ditujukan kearah itu, atau kedua atas kekuatan perjanjian perintah sendiri, apabila menurut isi perjanjian ditetapkan atau dianggap ditetapkan dari semula suatu jangka waktu, yang kalau sudah lampau, sedang janji belum dipenuhi menepatkan pihak berwajib dengan sendirinya dalam keadaan wanprestasi.[10]

Dari penegasan diatas dapat diketahui bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan wanprestasi apabila melakukan wanprestasi apabila ia tidak melakukan prestasi atau melakukan prestasi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Dan terhadap perbuatan tersebut telah dilakukan teguran atau perintah oleh pihak yang berhak atas prestasi itu. Disamping saat wanprestasi dapat ditetapkan dalam perjanjian antara para pihak. Lebih lanjut M. Yahya Harahap menjelaskan sebagai berikut :

Adapun kewajiban pengertian umum tentang wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Kalau begitu seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melaksanakan prestasi, apabila dia dalam melaksanakan prestasi perjanjian telah lalai, sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya/selayaknya.[11]

Dari ketentuan dan pengertian wanprestasi yang tekah dikemukakan diatas dapatlah diketahui bahwa wanprestasi adalah suatu keadaan atau peristiwa dimana prestasi atau kewajiban tidak dilakukan sama sekali atau dilakukan tetapi tidak tepat pada waktu yang telah diperjanjikan dan atau tidak selayaknya.

Menurut Pasal 1247 KUHPerdata bila wanprestasi terjadi, maka yang melakukannya berkewajiban membayar ganti rugi berupa biaya, rugi dan bunga kepada pihak yang dirugikan. Untuk adanya kewajiban membayar ganti kerugian, harus didahului dengan suatu penagihan oleh pihak yang berhak.

E.     Bentuk-bentuk Wanprestasi dan Akibat Hukumnya

Didalam setiap perjanjian terdapat para pihak, dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang telah disepakatibersama. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang dijanjikan maka ia dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Berdasarkan hal tersebut selanjutnya R. Subekti membagi wanprestasi kedalam 4 (empat) bentuk, yaitu:

1.      Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya

2.      Melakukan apa yang yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan

3.      Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi telambat

4.      Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Apabila dalam suatu perjanjian telah ditentukan objek dari perjanjian akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan, namun pada waktu tersebut objeknya tidak diserahkan, sedangkan waktunya telah tiba untuk diserahkan. Dalam hal ini ia dikatakan wanprestasi atau ingkar janji.

Melakukan apa yang telah diperjanjikan tetapi telambat, dalam hal ini yang perlu diperhatikan, akibat dari keterlambatan itu apakah merugikan salah satu pihak. Misalnya akibat dari salah satu pihak tidak membayar uang yang diperjanjikan semula, maka pihak yang lain menderita kerugian.

Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan perbuatan demikian tidak dapat juga dikatakan wanprestasi. Menurut ketentuan Pasal 1442 KUHPerdata yang berbunyi : “Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak yang manapun juga yang berbuat berlawanan dengan perikatan, karena pelanggaran itu dan karena itupun saja, berwajiblah ia akan menggantikan biaya rugi dan bunga”.

Dalam perikatan yang berisi memberikan sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka penyelesaian adalah diwajibkan kepada pihak tersebut untuk membayar biaya, rugi dan bunga (Pasal 1239 KuhPerdata).

Apabila salah satu pihak tidak menepati janjinya pada waktu yang telah ditentukan, amak pihak yang merasa dirugikan diharuskan melaksanakan peneguran lebih dahulu, supaya pihak diharuskan melaksanakan peneguran lebih dahulu, supaya pihak lain memenuhi prestasinya. Mengenai peneguran ini timbul masalah, apakah peneguran itu dilakukan dengan surat perintah atau dibolehkan dengan lisan. Menurut Abdul kadir Muhammad : “Debitur perlu diperingatkan/ditegur secara tertulis dengan suarat perintaj atau dengan akta tertulis, dengan surat perintah atau akta sejenis, dalam surat perintah itu ditentukan bahwa ia segera memenuhi prestasina, jika tidak dipenuhi ia telah dinyatakan wanprestasi”.[12]

Selanjutnya Pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan akibat wanprestasi : “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila seberutang setelah dinyatakan lalai dalam memenuhi perikatannya, tetap melakukannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Apabila debitur melakukan wanprestasi, maka timbullah akibat hukumnya R. Subekti menyebutkan akibat dari wanprestasi tersebut :

1.      Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan kata lain ganti rugi

2.      Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjiann

3.      Peralihan resiko

4.      Membayar biaya [erkara, kalau sampai deperkarakan didepan pengadilan

Dari akibat melakukan wanprestasi yang dikemukakan oleh R. Subekti tersebut akan diuraikan sebagaia berikut :

1.      Pembayaran ganti kerugian

Menurut Pasal 1442 KUHPerdata : jika perikatan itu bertujuan untuk berbuat sesuatu, maka pihak yangmanapun, jika ia berbuat sesuatu yang berlawanan dengan perikatan karena pelanggaran itu wajib mengantikan biaya, rugi dan bunga.

Dalam perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu, prestasinya adalah tidak berbuat sesuatu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Dalam hal ini tidak perlu dipersoalkan apakah ditentukan jangka waktu atau tidak. Pasal 1239 KUHPerdata menyebutkan bahwa jika perbuatan itu untuk memberikan sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka penyelesaiannya adalah diwajibkan kepada pihak tersebut untuk pembayaran biaya, rugi dan bunga.

Mengenai kapan saatnya pihak yang melakuka wanprestasi melaksanakannya diwajibkan apabila seberuntung telah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau suatu yang harus diberikannya, tetap melalaikannya atau suatu yang harus duberikan melewati batas waktu.

Tentang kerugian apa saja yang dapay dituntut kreditur. Diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdata yaitu : Penggantian perongkosan, kerugian dan bunga yang boleh dituntut kreditur adalah :

a.       Kerugian yang diderita kreditur

b.      Keuntungan yang akan diperoleh seandainya perjanjian dipenuhi.

2.      Pembatalan Perjanjian

Pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kepada keadaan sebelum perjanjian  sebelum perjanjian diadakan. Jika salah satu pihak telah menerima sesuatu dari pihak lain, baik uang maupun barang, maka harus dikembalikan.

Persetujuan tidak batal demi hukum tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian. Hakim leluasa menurut keadaan atas permintaan tergugat memberikan jangka waktu yang tidak boleh lebih satu bulan.

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa perjanjian tersebut tidak batal dengan sendirinya bila terjadi wanprestasi harus melalui putusan hakim.

3.      Peralihan Resiko

Peralihan resiko yang merupakan sanksi yang ketiga terhadap wanprestasi diatur dalam Pasal 1237 ayat (2) KUHperdata yang menyebut bahwa: “Jika siberpiutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak kelalaian, kebendaan adalah tanggungan siberutang”.

Apabila debitur tidak menyerahkan barang, maka segala sesuatu yang terjadi atas objek yang diperjanjikan, resiko berada dalam tanggung jawabnya.

4.      Pembayaran Biaya Perkara

Kewajiban membayar biaya perkara dalam Pasal 1267 KUHPerdata menyebutkan: Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, ataukah ia akan menuntut pembatalan persetujuan, disertai dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Menurut ketentuan tersebut, pihak kreditur dapat menuntut pihak debitur yang lalai itu, pemenuhan perjanjian atau pembatalan disertai penggantian biaya, rugi dan bunga. Dengan demikian, ia dapat menuntut pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, misalnya penggantian kerugian karena pemenuhan prestasi terlambat.

Dengan demikian pihak yang tidak mendapat kontra presrasi karena terjadi wanprestasi dapat memilih tuntutan pemenuhan perjanjian. Pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti rugi, ganti rugi saja, pembatalan perjanjian, dan pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Kesemua hal diatas merupakan alternatif tuntutan yang dapat diajukan pihak yang dirugikan, akibat adanya wanprestasi.

F.     Prosedur Penyelesaian Wanprestasi

Wanprestasi atau yang disebut juga dengan kelalaian, mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka dalam hal ini harus ditetapkan terlebih dahulu apakah siberutung melakukan wanprestasi dan kalau hal itu di sangkal olehnya, harus dibuktikan dimuka hakim. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang telah melakukan wanprestasi, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan.

Mengenai perjanjian untuk menyerahkan sesuatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika tidak ditetapkan kapan batas waktunya tetapi siberutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang di tentukan. Pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu di tagih kepada debitur itu harus diperingatkan bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan perjanjian, apabila prestasi tidak seketika dapat dilakukan, maka siberutang diberikan waktu yang pantas.

Mengenai cara memperingatkan seseorang debitur, agar jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan lalai, dalam hal ini sebagaimana yang telah disebutkan diatas pada Pasal 1238 KUHPerdata menentukan bahwa “Siberutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri menetapkan bahwa siberutang akah harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Mengenai hal ini R. Subekti mengatakan :

Yang dimaksud dengan surat dengan perintah yitu suatu peringatan resmi oleh seseorang juru sita pengadilan, perkataan akta sejenis itu sebenarnya oleh undang-undang dimaksudkan suatu peringatan tertulis, sekarang sudah lazim ditafsirkan suatu peringatan atauatau teguran yang juga boleh dilakukan secara lisan, asal cukup tegas mengatakan desakan seberutang supaya prestasi dilakukan dengan seketika atau dalam waktu yang singkat, hanyalah tentunya saja sebaiknya dilakukan secara tertulisdan seyogianya dengan surat tercatat, agar nanti dimuka hakim tidak mudah dipungkiri oleh seberutang.[13]

Peringatan terhadap debiturbaik dengan teguran ataupun dengan surat peringatan tidak akan menimbulkan masalah jika peminjam menyadari kewajibannya tersebut, tetapi problema akan timbul apabila debitur tetap tidak memenuhi prestasi. Hal ini mengakibatkan timbulnya gugatan dimuka pengadilan dari pihak pemberi pinjaman. Dalam gugatan inilah somatie atau igrebreke stelling itu menjadi alat bukti bahwa peminjam betul-betul telah melakukan wanprestasi.

Apabila seseorang debitur telah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagi janjinya, seperti yang diterangkan diatas, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai maka terhadapnya dapat diperlakukan sanksi-sanksi sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya di atas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan resiko.

DAFTAR PUSTAKA

1.      Abdul Kadir Muhammad, Segi-segi Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1993

2.      Chairuman H. Pasaribu. Suhrawardi K. Lugis, Hukum Perjanjian dalam Islam, Sinat Grafika, Jakarta, 1994

3.      Ridwan Syahrani, Seluk Beluk Azas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 1985

4.      Satrio, J, Hukum Perikatan Pada Umumnya, Alumni, Bandung 1993

5.      Yahya Harahap, M.,Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, bandung, 1986

6.      Kartini, Muljadi. Gunawan widjaja, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian, Raja Grafindo Prsada Jakarta, 1994

                                                                                                                                                                                

---

[1] R.Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa,  Jakarta, 1989, Hal.1

[2] Ahmad ichsan, Hukum Perdata IB, IP. Pembimbing Masa, Bandung, 1982, hal.6.

[3] M.Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni Bandung, 1982,hal.6.

[4] R.Subekti.OP.Cit, Hal.14

[5] Mariam darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank. Alumni Bandung, 1983, hal.24

[6] R. Subekti, Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia,Seksi Hukum adat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1982,Hal.14

[7] Abdul kadir Muhammad, Hukum Perjanjian,Alumni Bandung,1980, hal. 88

[8] Mariam Darulzaman, Op Cit,

[9] R. Subekti,Op Cit,hal 1

[10] Wiryono Prodjo Dikoro, Op Cit, Hal.40

[11] M.Yahya Harahap,Op Cit, Hal.220.

[12] Abdul Kadir Muhammad, OP Cit.hal 22.

[13] Ibid, halaman,46